PROKLAMASI 1 JULI 1971 - 1 JULI 2021.Sudah dan telah memasuki 51 tahun lamanya proklamasi kemerdekaan Papua. Selamat menyongsong “PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPULIK PAPUA BARAT YANG KE 50 TAHUN.”

PROKLAMASI 1 JULI 1971 - 1 JULI 2021.

Sudah dan telah memasuki 51 tahun lamanya proklamasi kemerdekaan Papua. Selamat menyongsong “PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPULIK PAPUA BARAT YANG KE 51 TAHUN.”

~ Setelah wilayah Papua Barat dimasukkan secara sepihak lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat oleh Indonesia pada tahun 1969, wilayah ini diduduki layaknya sebuah wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah ini untuk mematikan gerakan kemerdekaan Papua Barat yang dilancarkan oleh organisasi Papua Merdeka (OPM) lewat perjuangan diplomasi dan geriliya.

Pada tanggal satu Juli 1971 di suatu tempat di desa Waris, kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua New Gunea, yang dijuluki markas Viktoria, yang kemudian dijuluki dalam kosa kata rakyat Papua Barat sebagai “MAVIK” dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Papua Barat.

Proklamasi ini dicetuskan oleh Seth Jafet Rumkorem sebagai presiden Papua Barat, dan didampingi oleh Jacob Pray sebagai ketua senat (Dewan Perwakilan Takyat), Dorinus Maury sebagai mentri kesehatan, Philemon Tablabilena, Jorosetou Jufuway sebagai kepala staf Tentara Pembebasan Nasional (TAPENAL), dan Louis Wajoi sebagai komandan (Panglima) TAPENAL Repulik Papua Barat.

~ ISI PROKLAMASI

Kepada seluruh rakyat Papua dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Baliem (Pegunungan Bintang), dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.

Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah di proklamasikan menjadi bebas dan merdeka (de facto dan de jure).

Semoga Tuhan beserta kita, dan Semoga dunia menjadi maklum, bahwa merupakan kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi.

VIKTORIA 1 JULI 1971

Seth Jafet Rumkorem

Sumber Referensi:

Buku Saku Aliansi Mahasiswa Papua (AMP),

SERUHKAN KEPADA RAKYAT PAPUA WAJIB MEMPERINGATI 1 JULI 1971 SEBAGAI HARI BERSEJARAH BAGI BANGSA PAPUA

SERUHKAN KEPADA RAKYAT PAPUA WAJIB MEMPERINGATI 1 JULI 1971 SEBAGAI HARI BERSEJARAH BAGI BANGSA PAPUA

----------------------------------------------------------------------------

Tanggal 1 Juli 1971 adalah hari Deklarasi Konstitusi Negara Republik Papua Barat di Markas Besar Organisasi Papua Merdeka [OPM] di Victoria Port Numbay_West Papua, Tanggal 1 Juli 1971 adalah dimana hari yang telah terukir sejarah Abadi bagi Rakyat Bangsa Papua Barat dan akan dikenang oleh seluruh Generasi Rakyat Bangsa Papua Barat sepanjang abad, tanggal 1 Juli 1971 adalah salah satu hari yang telah melahirkan Identitas bagi Tanah Papua dan Rakyat Bangsa Papua Barat di wilayah teritori dari Sorong _ Almasuh, tanggal 1 Juli 1971 adalah Hari Nasional bagi Rakyat Bangsa Papua Barat dan tanggal 1 Juli 1971 wajib di peringati oleh Rakyat Bangsa Papua Barat dan Masyarakat Pada umumnya yang berdomisili di wilayah Papua Barat.

Perluh ketahui Bersama rakyat Papua dan masyrakat Internasional bahwa; Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), ialah sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973, setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Juli 1971 di Markas Besar Victoria. Pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang didirikan pada tahun 1971 di Bab V bagian Pertahanan dan Keamanan. Sejak 2012 lewat reformasi TPN melalui KTT Militer di Byak pada tanggal, 1-5 Mei menjadi Komnas TPNPB, Jenderal. Goliath Tabuni diangkat sebagai Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

#hiduprakyat#🌹

Lawan Rasis dan Rebut Demokrasi!

Lawan Rasis dan Rebut Demokrasi!

Aksi protes rasis di Amerika Serikat  (AS) harus didorong sampai pada penaklukan kekuasaan imperialisme Amerika Serikat dibawa Presiden Donald Trump. Rebut demokrasi sebagai jalan menuju sosialisme. Tanpa itu, sukar untuk hapuskan politik rasialis yang sudah berakar urat sebagai watak alamiah dalam struktur kekuasaan kapitalis/imperialisme AS. 

Kepeloporan kaum anarkis atau ANTIFA (Anti-Fascist Action) untuk tujuan ideologis -pembasmian negara (kekuasaan)- harus bersatu dengan kaum Marxist atau sosialis yang mengorganisasikan diri dalam berbagai kelas-kelas perlawanan; baik serikat pekerja (buruh), hingga partai sebagai instrumen politik perjuangan rakyat AS.  Tanpa mengarahkan aksi ke tujuan politik, sukar sepertinya menghancurkan penindasan di AS dan dunia di bawah imperialisme AS. 

Begitu jugalah di West Papua saat ini. Tanpa menghacurkan kekuasaan  politik kolonial Indonesia di West Papua, maka sukar sangat menghapuskan praktek kejahatan rasial terstruktur terhadap minoritas orang Papua. Tanpa persatuan perjuangan bersama rakyat Indonesia untuk kemerdekaan West Papua, sangat susah menghancurkan kekuasaan kapitalis birokrat Indonesia yang fasis, rasis dan totaliter.

Tujuan-tujuan aksi pemberontakan harus menjadi perjuangan maju; harus diarahkan sesungguhnya untuk merubah tatanan masyarakat; mulai dari merebut kekuasaan politik, dimana rakyat secara demokratis berpartisipasi penuh dalam kekuasaan; protagonisme rakyat untuk hancurkan antagonisme kelas, menuju tujuan sosialisme penuh; tanpa penindasan manusia atas manusia.

Dengan demikian, revolusi demokratik, yakni pembebasan nasional di AS mutlak diperjuangkan oleh kaum kulit hitam dan semua rakyat dunia yang masih berada di bawah cengkeraman gurita imperialisme AS. Rebut kekuasaan untuk menghancurkan politik identitas masyarakat kapitalis yang superior; agar dunia dapat mengibarkan bendera one people one soul; one  human race, in one planet.

Kebangsaan Papua adalah juga identifikasi orang asli West Papua, yang telah menghuni sekitar 40.000 tahun di West Papua, tetapi terancam musnah di bawah dominasi rasialisme kolonial Indonesia yang baru 58 tahun mengokupasi West Papua. Sehingga pembebasan nasional West Papua adalah juga bermakna perjuangan melawan kejahatan rasialisme Indonesia; juga memutus rantai imperialisme AS.

Dengan demikian, bangsa Papua tidak berjuang demi kebencian terhadap ras kulit putih, kuning, coklat, dsb. Orang Papua berjuang melawan diskriminasi rasial, genosida, ethnosida, dsb., dari manusia yang merasa superior lalu datang menduduki, menguasai, menindas, dan mengeksploitasi bangsa Papua. Perjuangan yang demikian adalah juga perjuangan rakyat Indonesia, tetapi juga AS dan dunia.

Taktik pelumpuhan properti kelas kapitalis adalah cara mencekik nyawa imperialisme AS; cara melawan balik aparat negara yang mencekik nyawa George Floyn, Derek Chauvin, dan banyak orang kulit hitam AS. Tetapi ia tidak akan berhenti bernafas selama kekuasaan imperialis tidak digantikan dan beralih ke tangan kekuasaan rakyat selaku protagonis dalam mewujutkan ketiadaan negara.

Begitu pula West Papua, operasi exploitasi kapitalis yang menghidupi kapitalis birokrat Jakarta harus dihancurkan oleh kesadaran rakyat. Rakyat harus melepas ketergantungan pada kolonial. Tidak cukup hanya sadar dan yakin pada kemerdekaan, tetapi keluar dari budaya bisu dan  terlibat aksi-aksi perlawanan nyata. Sebab kemerdekaan Papua adalah berkuasanya rakyat itu sendiri untuk menciptakan dunia tanpa penindasan. 

Silence is Violence | Diam itu Kekerasan!

Victor Yeimo,

buron sunyi

Realitas DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) MEMINTA KEPADA PBB SEGERA MELAKUKAN INTERVENSI KEMANUSIAAN DI PAPUA Oleh Gembala Dr. Socrates S.Yoman

Realitas 

DEWAN GEREJA PAPUA  (WPCC) MEMINTA KEPADA PBB  SEGERA MELAKUKAN INTERVENSI KEMANUSIAAN DI PAPUA 

Oleh Gembala Dr. Socrates S.Yoman

Otonomi Khusus Papua yang gagal total dan menghasilkan penderitaan, tetesan darah dan air mata rakyat dan bangsa Papua ini,  tidak bisa dilihat dalam konteks yang sempit Jakarta-Papua, tetapi harus dilihat dalam dimensi yang lebih luas. Karena desakan kepada rakyat Papua  untuk menerima Otonomi Khusus Papua itu ada keterlibatan komunitas internasional, yaitu Pemerintah Amerika, Australia dan Uni Eropa terlibat secara langsung dan datang ke Papua dan menekan rakyat Papua untuk menerima Otonomi Khusus Papua. Katanya, dalam Otsus ada perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan serta tidak ada pelanggaran HAM. Ternyata, Otsus menjadi mesin pembunuh orang asli Papua, atau Otsus menjadi rumah hantu yang menakutkan dan menyimpan tulang belulang, penderitaan, dan tetesan darah dan air mata umat Tuhan di Tanah ini. 

Jadi,  untuk evaluasi kegagalan Otonomi Khusus ini seharusnya dilibatkan dan diawasi komunitas internasional, yaitu, Amerika, Australia dan Uni Eropa. Mengapa pemerintah Amerika, Australia dan Uni Eropa memilih diam dan tidak ikut mempersoalkan kegagalan Otonomi Khusus? 

Atas dasar itu, pada 26 Juni 2021, Dewan Gereja Papua (WPCC)  mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengijinkan Komisioner HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. 

"Pemerintah Indonesia lewat kepemimpinan Presiden Joko WIdodo segera membuka akses dan mengijinkan Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, berbagai Tim investigasi independen international dari Pacific Island Forum, negara-negara African Caribbean and Pacific (ACP)  serta media asing untuk masuk ke Papua , seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai pernyataannya." 

Dalam surat yang sama Dewan Gereja Papua mendukung komitmen Ir. Joko Widodo untuk bertemu dengan kelompok Pro-Referendum. 

"Pemerintah Indonesia segera mengupayakan penyelesaian konflik Papua dan Jakarta dengan menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 September 2019 untuk bertemu dengan kelompok proreferendum." 

Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam Surat Gembala ini juga menyatakan keprihatinan realitas kehidupan rakyat Papua saat ini. 

"Mengingat situasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus berlanjut dan situasi manusia Papua yang semakin terpuruk, maka kami meminta kepada pihak internasional : 

"Kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk segera melakukan intervensi kemanusiaan ke Tanah Papua untuk melihat secara langsung dampak dari konflik dan pelanggaran HAM di Tanah Papua." 

Dewan Gereja Papua juga meminta pemerintah Amerika, Australia dan Uni Eropa untuk berkunjung ke Papua untuk melihat fakta pelaksanaan Otsus selama 20 tahun. Pemerintah Amerika, Australia dan Pemerintah Uni Eropa diminta berkunjung ke Papua, karena sebelum Otsus dilaksanakan Negara-Negara ini berkunjung ke Papua untuk 'memaksa dan mendesak'  rakyat Papua menerima Otonomi Khusus Papua. 

"Oleh karena itu kami meminta negara-negara pendukung dana dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, yaitu Anggota Uni Eropa, Amerika Serikat dan Australia untuk segera mengirimkan delegasi ke Papua dan melihat langsung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua." 

Sebenarnya peluang ini harus dimanfaatkan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk mempertanyakan Pemerintah Amerika, Australia dan Uni Eropa. ULMWP misi Eropa harus kreatif untuk melihat kesempatan ini dapat mempertanyakan sikap Negara-Negara Uni Eropa setelah Otsus gagal dalam pelaksanaan selama 20 tahun ini.  Pemerintah Uni Eropa harus diajak dan didorong untuk berkunjung ke Papua untuk melihat langsung apa yang terjadi selama 20 tahun. ULMWP harus bertanya kepada Pemerintah Uni Eropa. 

Doa dan harapan penulis, artikel pendek ini menjadi berkat.  Waa....Waa....

Ita Wakhu Purom, Selasa, 29 Juni 2021 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua;

2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua Barat (WPCC)

3. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)

4. Anggota Aliansi Baptis Dunia (BWA).

Selamat Menyambut Hari Istimewa Tentara Pembebasan Nasional Papua (TPNPB _OPM), Pada 1 JULI 1971-1 JULI 2021

Selamat Menyambut Hari Istimewa Tentara Pembebasan Nasional Papua (TPNPB _OPM), Pada  

1 JULI 1971-1 JULI 2021

Hidup TPNPB

Hidup OPM

Panjang Umur Perlawanan sampai rebut Kedaulatan Bangsa Papua!

Himbauan umum! Jayapura, [WAGADEI] – Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Wilayah Numbay mengimbau orang asli Papua di tanah air Papua agar hendaknya tahu bedakan situasi yang terjadi saat ini, yakni permainan Pemerintah Indonesia yang ingin mengadu domba rakyat sipil.

Himbauan umum!

 Jayapura, [WAGADEI] – Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Wilayah Numbay mengimbau orang asli Papua di tanah air Papua agar hendaknya tahu bedakan situasi yang terjadi saat ini, yakni permainan Pemerintah Indonesia yang ingin mengadu domba rakyat sipil.

“Kami Komite Nasional Papua Barat [KNPB] mengimbau kepada masyarakat agar bijaksana melewati situasi yang sedang berkembang,” kata Ketua KNPB wilayah Nuambay, Hosea Yeimo saat menggelar jumpa pers di Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Minggu, [27/6/2021].

Menurut Hosea, hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] memaikan politik adu domba antara sesama orang Papua bertujuan menciptakan konflik horizontal.

“Ini Jakarta sedang memecah bela persatuan orang asli Papua. Seperti kita lihat pergantian pelaksana harian Gubernur Provinsi Papua ini adalah bagaimana mereka amankan seperti Otsus, PON XX dan dampak negatif lainnya,” ujarnya.

Hosea mengatakan, Indonesia melancarkan agenda Jakarta menciptakan konflik di antara orang Papua itu sendiri.

“Supaya orang Papua melihat realita yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kami KNPB dengan tegas menyampaikan kepada rakyak Papua untuk tidak terhasut dalam skenario pengalihan isu yang dimainkan oleh penjajah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,” ata Hosea.

Omikzon Balingga, Sekertaris Diplomasi KNPB Pusat mengatakan, Papua akhir-akhir ini banyak pengalihan opini yang dilakukan oleh penjajah Indonesia dan juga ada upaya horizontal di lintas elit politik.

“Yang jelas ini akan berdampak ke rakyat. Rakyat tetap tenang, kita harus tahu ini dengan elit politik jadi rakyak jangan terpancing dengan situasi yang di ciptakan oleh Jakarta,” ujarnya.

Balingga mengatakan, seluruh rakyat Papua bahwa keberadaan Indonesia di West Papua adalah ilegal sehingga diminta satukan langkah untuk menolak Otsus.

Konflik politik bangsa Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang adil dan demokratis melalui mekanisme yang legal di bawah pengawasan hukum Internasional untuk menciptakan perdamaian yang abadi antara bangsa Papua dan bangsa Indonesia agar rakyat Papua dan Indonesia mendapat keadilan.

“Selama 20 tahun undang-undang Otonomi Khusus berlaku di Papua masih banyak ketidakadilan terjadi terhadap rakyat Papua terutama pelanggaran hak asasi manusia di Papua terus terjadi dan akan terjadi. Maka Otsus tidak memberikan jaminan kehidupan bagi rakyat Papua, sehingga rakyat Papua menyatakan tolak Otsus jilid II dan gelar referendum di Papua,” ujarnya. [*]

Waspada taktik divide et impera Jakarta: dualisme sistem (termasuk kudeta) dan pemekaran.

Waspada taktik divide et impera Jakarta: dualisme sistem (termasuk kudeta) dan pemekaran.

Menurut Frantz Fanon, salah satu strategi utama kolonial adalah menciptakan kelas elite dari kaum yang dijajah, supaya kaum tersebut baku ribut sendiri. Kelompok elite ini dipelihara, serta akan dibuat terlena dan bermimpi menjadi seperti si penjajah, baik secara penampilan maupun watak.

Jakarta awalnya menciptakan elite Papua supaya terjadi perang kelas antara Orang Papua sendiri. Kini di antara elite Papua juga dipecah supaya betul-betul tidak ada kekuatan melawan Jakarta yang akan memaksakan perpanjangan Otsus—pertikaian di dalam pertikaian.

Pertanyaannya, apakah akar rumput Papua akan terseret permainan Jakarta?

Atau akar rumput Papua akan bersatu fokus melawan musuh bersama yang lebih besar yaitu menolak perpanjangan Otsus dan kolonialisme Jakarta?

Politik Kanan dan Politik Kiri

POLITIK KANAN DAN POLITIK KIRI

Politik Kanan dan Politik Kiri

______________________________________

Politik kanan dan politik kiri menuju lampu merah, politik kanan mempolitisir kepentingan kapitalisme asing, politik kiri berpolitik kepentingan rakyat pribumi yang tertindas di atas tanah air west Papua.

Penindasan subur dan mengalir ketika elit-elit politikus lokal Papua mempertahankan sistem kolonial, yang kerja dalam birokrasi, demi menikmati uang darah manusia, merekalah Borjuis lokal yang menindas rakyat bangsa Papua.

tetapi politik kiri, selama melawan dan  mengkritik para penguasa kolonial Indonesia, demi kebebasan bangsa west Papua barat,  politik kiri melihat sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, negara republik Indonesia melakukan sangat biadab terhadap rakyat Papua, tidak pernah memberikan ruang demokrasi terhadap rakyat Papua untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang ada aalah pembungkaman ruang demokrasi terhadap rakyat Papua.  

Solusi adalah merebut kedaulatan ideologi Papua, yang mengklaim oleh ilegal kolonial Indonesia.

"Salam revolusi kita harus mengakhiri."